Airlangga siapkan peta jalan penggunaan AI dan teknologi inovasi keuangan, cek kebocorannya

Kamis, 30 Oktober 2025 – 17:20 WIB

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlanga Airlangga membenarkan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkannya Peta jalan Menjadi payung hukum bagi pengembangan kecerdasan buatan (AI), ekosistem semikonduktor, serta Teknologi untuk inovasi produk uang nasional

Hal itu diungkapkannya pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia FinTech Summit and Expo (IFSE) 2025 di kawasan Senayan Jakarta Pusat.

Airlangga menjelaskan, peta jalan AI dirancang untuk mendukung layanan keuangan digital melalui otomatisasi, analisis cerdas, deteksi penipuan, dan penilaian kredit alternatif yang membuka akses inklusif kepada masyarakat luas.

“Kami juga sedang menyiapkan peta jalan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru, sebagai payung hukum yang diharapkan dapat mendorong inovasi produk keuangan seperti dompet digital, tokenisasi aset, dan kontrak pintar,” kata Airlangga, Kamis, 30 Oktober 2025.

Dijelaskannya, dukungan pemerintah diberikan terhadap pengembangan teknologi inovasi keuangan mengingat manfaat yang dirasakan masyarakat dari produk keuangan digital.

Misalnya saja penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah menjangkau para pelaku usaha, termasuk warung makan kecil, dengan total pengguna sebanyak 56 juta orang. Dimana sekitar 93 persennya merupakan pelaku usaha UMKM.

“Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik dari masyarakat,” kata Airlanga

Namun Airlanga mengingatkan, peluang besar tersebut juga menimbulkan tantangan terkait keamanan sistem pembayaran. Di sisi lain, tingkat literasi digital masyarakat dan kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu diatasi pemerintah agar inovasi keuangan digital dapat tumbuh berkelanjutan.

Sejauh ini, lanjut Airlangga, pemerintah telah menerbitkan white paper Strategi Nasional Ekonomi Digital yang merupakan panduan pengembangan sektor digital ke depan dengan enam pilar utama. Selanjutnya, pemerintah meluncurkan Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI), yang memperluas akses terhadap layanan keuangan formal di daerah-daerah terpencil di negara ini.

Ke depan, selain membuat peta jalan AI dan teknologi baru, pemerintah juga akan mendorong pengembangan pusat data. Tujuannya, agar data-data penting strategis terkait pelayanan publik dan transaksi keuangan digital tetap dapat tersimpan di wilayah Indonesia.

Halaman selanjutnya

“Tentu saja menjamin kedaulatan data, tetapi juga transfer data yang bertanggung jawab ke negara atau organisasi,” ujarnya.