rapormerah.co – Pada hari Minggu 10 April 2022 kemarin, Presiden Joko Widodo dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar Ratas mengenai persiapan pilkada dan pemilu serentak 2024 yang digelar pada hari Minggu, 10 April 2022 kemarin. Dalam rapat itu yang hadir diantaranya adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, dan lainnya. Pada rapat terbatas ini diputuskan bahwa Pemilu Tetap 2024 yakni pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pilkada di bulan November 2024 dan tahapan permulaan pemilu dimulai pada bulan Juni 2022 mendatang.
Jokowi menyoroti isu dirinya akan menjabat sebagai presiden menjadi tiga periode. “Kami sudah setuju Pemilu dilakukan 14 Februari dan Pilkada di bulan November 2024,” tandas Joko Widodo seperti dilansir dari pikiran.rakyat.com. “Tahapan pemilu akan dimulai pada pertengahan Juni 2022 mendatang,” sambungnya, pada hari Minggu 10 April 2022 kemarin. “Dan di 12 April Bawaslu dan KPU periode 2022 – 2027 segera dilantik secepatnya pemilu pilkada serentak 2024,” tandasnya.
Ya, Joko Widodo menegaskan bahwa berita tengah beredar di masyarakat mengenai dirinya itu tidaklah benar. Presiden Jokowi juga mengingatkan kembali supaya masyarakat tidak terprovokasi terhadap isu politik tidak bermanfaat dan mengakibatkan perpecahan ini. “Terkait pemerintah berusaha sedang melakukan penundaan Pemilu, saya tahu bahwa ini tengah beredar di publik ” tutur Joko Widodo. “Baik spekulasi terkait perpanjangan masa jabatan Presiden, dan 3 periode,” ungkapnya, pada hari Minggu 10 April 2022 kemarin.
“Jelang perhelatan demokrasi politik biasanya suhunya menghangat ini,” ungkap Joko Widodo. Ya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tidak ada manfaatnya terkait isu-siu politik pada saat ini. Mengenai Pemilu Tetap 2024, Masinton Pasaribu menyinggung keberadaan menko di Kabinet Maju yang merasa berkuasa ketika Presiden Jokowi menegaskan Pemilu 2024 digelar pada tanggal 24 Februari. Dia mempertanyakan alasan pengumuman waktu penyelenggaraan itu dilakukan Jokowi langsung.
Dia menyatakan bahwa gagasan menunda Pemilu 2024 bukan berasal dari Jokowi. “Pertanyaannya kemana menko terkait dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden itu?,” tandasnya. “Kemana mereka yang sok-sokan berkuasa atas hal ini?,” tegasnya seperti dilansri dari CNN Indonesia.com. Menurut Masinton gagasan ini lahir dari pemikiran menko sebenarnya tidak mempunyai kewenangan politik.
Masinton menyatakan kalau sosok menko sudah menggagas ide penundaan Pemilu 2024. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa rencana unjuk rasa dikatakan buat menyerukan penolakan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan jabatan harus dimaknai menjadi kritik dan perlawanan anak muda mengenai elite tua rakus jabatan dan serakah mau menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia. “Ketika presiden secara kesatria mengambil tanggung jawab dengan cara meluruskan tindak keblinger,” sambungnya menyindir menko.
“Menko seharusnya mundur dari jabatan semuanya setelah menyebarkan big data hoax kepada publik,” ucap Masinton. Masinton menambahkan bahwa menko berusaha membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi. Dia mengingatkan esensi dari perjuangan gerakan reformasi, demokrasi 1998 merupakan membatasi kekuasaan. Seperti kita ketahui bahwa Pemilu 2024 sedang ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir.
Dimana, sejumlah partai seperti Golkar, Pan, PKB menyatakan kesepakatannya Pemilu ditunda. Wacana ini mengantongi kritikan keras dari berbagai pihak. Menurut sumber, hulu dari seluruh arahan kepada partai politik bersumber dari Luhut Binsar Pandjaitan. “Tanpa adanya pembatasan kekuasaan demokratis akan melahirkan keseman-menaan, berwatak rakus serakah,” ungkap Komisi XII DPR ini, seperti dilansir dari CNN Indonesia.com. “Panjang umur buat pemuda Indonesia dalam menghadapi keserakahan elite pembajak konstitusi,” sambungnya.
Pekan lalu sebelum Masinton, Bambang Wuryanto dengan luas menyatakan bahwa Luhut mempunyai power politik yang kuat. Hal ini disampaikannya ketika diminta tanggapan terhadap pernyataan bahwa Jokowi memohon menterinya stop berbicara wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Pacul berkelakar mungkin cuma Luhut adalah satu-satunya menteri kebal dari instruksi Joko Widodo. Untuk itu, Presiden Joko Widodo sendiri saat ini telah menegaskan kembali bahwa Pemilu Tetap 2024 setelah melakukan rapat terbatas digelar pada hari Minggu 10 April 2022 kemarin sehari sebelum demo BEM SI digelar.
