Rapormerah.co – Ada kekhawatiran para pengkritik justru diserang oleh para Buzzer, pemerintah pun diminta untuk desak ketertiban buzzer sebagai jaminan kebebasan berpendapat. Dari pendapat masyarakat ini pemerintah akan mengalami cara kerja yang lebih terarah. Pernyataan bahwa pemerintah siap dalam penerimaan kritikan keras seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung memang benar karena kritikan sendiri merupakan sebagai bagian dari cara berdemokrasi.
“Sebagai negara berdemokrasi, kebebasan pers merupakan tiang paling utama untuk menjaga keutuhan demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers merupakan hal yang perlu untuk dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun kerja lebih terarah dan lebih benar kedepannya,” kata Pramono saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet yang dilansir dari sumber berita Detikcom.
Sebelumnya, Kwik Kian Gie menyampaikan pernyataan rasa ketakutan saat dirinya yang sedang menyampaikan kritik dengan serangan Buzzer. Setelah adanya cuitan dari Kwik Kian Gie, Pihak dari Kantor Staf Presiden (KSP) Menegaskan kalau pemerintah bukanlah kelompok yang anti kritik. Justru mereka setiap hari terus diguyur kritikan terus menerus. “Pertama, pemerintah tidak alergi kritik, setiap hari pemerintah dihujani kritik baik media mainstream, online, maupun sosial,” kata Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, kepada wartawan.
Suara dan Dorongan Untuk Pemerintah Desak Ketertiban Buzzer Supaya Tidak Mengganggu Proses Mengkritik Pemerintah
Demikian ramai sekali yang menginginkan pemerintah untuk mendorong dengan cara pemerintah desak ketertiban Buzzer yang akan mengganggu proses kritik tersebut. Ajakan Presiden Jokowi untuk masyarakat leb9h aktif lagi dalam menyampaikan masukan dan kritikan terkait pelayanan publik.
Pemerintah menilai untuk kritikan yang dan terbuka sangat diperlukan agar membangun yang lebih baik di masa depan. Karena dalam situasi yang berat ini tidak perlu untuk memelihara Buzzer supaya budaya politik menjadi lebih arif lagi. Berikut ini merupakan ungkapan dan desakan dalam dorongan untuk pemerintah menertibkan para Buzzer yang akan mengganggu proses kritikan keras.
Meskipun buzzer sendiri bukanlah dari anggota pemerintah, tetapi sebaiknya pemerintah bisa mengendalikan ada relasi para pendukung dalam sebuah lembaga.
Sujiwo tejo merupakan sosok yang aktif di Twitter, sosok dirinya yang merupakan budayawan sekaligus penulis buku ‘Tuhan Maha Asyik’ dengan mencuitkan soal Buzzer.
Menurut dirinya niat warga yang melemparkan kritik ke pemerintah bisa surut karena rasanya serangan Buzzer. Mungkin awalnya masyarakat sudah mulai aktif untuk menyampaikan kritik ke Government tetapi langsung diserang begitu saja oleh Buzzer. Serangannya berupa makian tanpa bukti dan data diri di udal adil.
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian ini meminta pemerintah untuk membangun suasana yang membuat masyarakat tidak takut lagi dengan cara menyampaikan pendapatnya ke pemerintahan. Dalam perbincangan dengan sumber berita Detikcom, Alissa Wahid awalnya berbicara mengenai fenomena digital Mobocracy yang sudah dibilang sangat mengerikan. Misalnya, orang yang mengkritik pemerintah ada saja serangan dari Buzzer secara brutal di media sosial.
“Mobocracy itu artinya berkuasa karena mob, contohnya misalnya kalau mobocracy itu kan contohnya kasus, ada kasus mau diputus hakim lalu di luar itu. Contoh paling gampang judicial review UU PNPS Tahun 2010 di MK, MK akan bersidang di luar ada demo gede-gedean akhirnya keputusan hakim pasti dipengaruhi ribuan orang yang ada di luar. Itu kan artinya mobocracy,” ujar Alissa.
Ketua YLBHI, Asfinawati mengungkapkan bahwa sangat sulit untuk tidak mengakibatkan Buzzer karena buzzer tersebut merupakan pendukung pemerintahan, Laporan mengenai buzzer sendiri merupakan suara sebagai ungkapan untuk pemerintah desak ketertiban para buzzer.
Karena hanya pemerintahan yang bisa menertibkan hingga mengendalikannya dengan baik dalam kelembagaan pemerintah selalu bilang (buzzer) itu bukan dari mereka. Tapi kalau kita lihat sulit untuk menepis tidak adanya relasi, baik itu relasi dari mereka yang mendukung Pak Jokowi ketika mencalonkan diri atau dari yang lain-lain,” kata Asfin kepada wartawan mengenai ketertiban dan ketentraman para buzzer.
Itulah sederet informasi terkini mengenai desak ketertiban buzzer di Indonesia, sehingga kebebasan dalam berpendapat untuk pemerintahan jadi lebih baik serta terhindar oleh hoax.
