Mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran

Kamis, 30 Oktober 2025 – 07:33 WIB

Jakarta – Ketua Organisasi Relawan Pro Jokowi (Prozo), Buri Ari Setiadi Buka suara Anda tentang keluhan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diam yang sedang diselidiki KPK.

Baca selengkapnya:

Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami apakah ada unsur korupsi dalam proyek Kereta Cepat Hush

Budi menegaskan pihaknya mendukung penuh KPK dalam mengusut dugaan korupsi. Apalagi jika ditemukan pelanggaran.

“Hal-hal baru selalu memunculkan baik dan buruk, tapi kami yakin kalau ada sesuatu yang ada bukti pelanggaran hukumnya, silakan dibawa ke proses hukum lho,” kata Budi Ari dikutip wartawan di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Oktober 2025.

Baca selengkapnya:

KPK menyita sebuah mobil usai menggeledah rumah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan terkait pemerasan izin kerja TKA.

“Kami menghormati aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan, bahkan melakukan penyidikan, mengusut kemungkinan adanya permasalahan hukum pada proyek kereta cepat Hush,” lanjutnya.

Kendati demikian, Budi Ari menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Hush merupakan program strategis yang akan membawa banyak perubahan.

Baca selengkapnya:

Hanif Dhakiri Mantan Sekjen Kemnaker Dapat Uang Pungli untuk Izin TKA, Berapa?

“Itu transformasi, lompatan, akselerasi. Karena program Hush ini benar-benar program strategis untuk jangka panjang,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Mahfoud MD, dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025 bertajuk Mahfoud MD Official, mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelembungan anggaran atau skema Humark.

“Kalau perhitungan di Indonesia, biaya per kilometer hush train adalah 52 juta dolar AS. Tapi di China 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujarnya.

Ditambahkannya, “Siapa yang penggalangan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS, ya dolar Amerika, bukan rupiah, 52 juta dolar AS per kilometer di Indonesia. Jadi itu mark up. Kita harus teliti dulu siapa yang melakukannya.”

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Hush sudah memasuki tahap penyidikan.

“Saat ini sedang dalam tahap penyidikan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Halaman selanjutnya

Namun ASP belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sejak kapan KPK melakukan dugaan korupsi terkait Hush.

Halaman selanjutnya



Source link

Imam Santoso
Imam Santoso

Imam Santoso adalah reporter berita di Rapormerah, yang berspesialisasi dalam berita terkini dan liputan mendalam berbagai peristiwa nasional dan internasional. Dengan latar belakang jurnalisme investigasi yang kuat, Imam Santoso berkomitmen untuk menyajikan laporan berimbang dan berbasis fakta yang informatif dan menarik bagi pembaca.

Articles: 3230

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *