Faizal Asegaf menyarankan pembentukan kementerian keamanan untuk memperkuat rezim kepolisian

Jumat, 21 November 2025 – 23:55 WIB

Jakarta – Kritikus politik, Faizal mengusulkan pembentukan Assegaf Kementerian Keamanan untuk memperkuat aturan Kepolisian Nasional tanpa mengubah kedudukannya sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden.

Usulan itu disampaikan Faizal dalam diskusi publik pada Jumat, 21 November 2025 di Kantor Sinergi Konstruktif.

Dalam kesempatan itu, Faizal juga menolak wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena dinilai akan membuka ruang campur tangan politik yang justru akan melemahkan independensi kepolisian.

“Jabatan Kapolri tetap di bawah Presiden. Sama Panglima TNI. Menurut saya tidak ada yang mengatakan Polri berada di bawah kementerian tertentu,” kata Faizal.

Menurutnya, Kementerian Keamanan jika dibentuk akan menjadi mitra fungsional setara Kementerian Pertahanan dengan fungsi koordinasi horizontal, bukan badan pengendali operasional Polri.

Lembaga ini, lanjut Faizal, bisa fokus pada penguatan pengawasan anggaran, menjaga integritas kelembagaan, pembenahan sistem rekrutmen, dan percepatan transformasi Polri menjadi organisasi yang berwibawa, profesional, dan adil.

“Dengan sistem seperti itu, polisi sebagai penyidik ​​tidak terlibat langsung dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan politik,” kata Faizal.

Dalam forum tersebut, Faizal juga menyampaikan dukungannya terhadap komisi percepatan Reformasi kepolisian Dipimpin oleh Gimli Ashiddiqi untuk menengahi sengketa hukum yang bernuansa politik.

Dia mencontohkan perdebatan publik terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, isu yang menurutnya menarik perhatian sejumlah tokoh dan memicu ketegangan sosial. Faizal menegaskan, pernyataannya hanya sekedar respons terhadap dinamika politik dan tidak membuktikan kebenaran tuduhan tersebut.

Ia meyakini pendekatan dialog dapat meredam ketegangan politik. “Kami mendorong Tim Percepatan Reformasi Polri membuka ruang mediasi agar aparat penegak hukum tidak menjadi korban dendam politik,” ujarnya.

Promono ingin jalan-jalan bersama Kapolda-Pangdam saat Natal, pastikan Jakarta aman

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berkoordinasi secara ekstensif dengan seluruh komponen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

VIVA.co.id

21 November 2025