Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


Selasa, 21 Oktober 2025 – 22:30 WIB
Jakarta – Memimpin Pemerintah presiden Prabowo Subianto berumur satu tahun. Salah satu yang coba ditunjukkan pemerintah saat ini adalah komitmennya dalam memberantasnya Korupsi.
Baca selengkapnya:
Setahun Pemerintahan Prabower, Menpora Eric Thohir Terobos Deregulasi 191 Peraturan Menteri
Direktur Eksekutif Berikutnya di Indonesia, Christiantoko yakin, salah satu buktinya adalah agenda penyerahan uang sitaan kasus CPO dari Kejaksaan Agung (Kezagung) senilai Rp13,2 triliun ke Kementerian Keuangan.
Korupsi ini coba dijalankan atau diberantas, kata Christiantoko pada acara bertajuk ‘Satu Tahun Probo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Probonomics’ di Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025, dikutip dari keterangannya.
Ia juga menyoroti pidato Prabhu pada upacara penyerahan uang sitaan. Namun janji Tuhan harus dilihat untuk membuktikan pernyataannya. “Dari pernyataan terakhir Kejaksaan Agung Presiden kemarin, dia tidak membeda-bedakan. (Tapi) sekarang kita belum bisa menilai apakah Presiden memenuhi apa yang disampaikannya,” ujarnya.
Gambar:
Baca selengkapnya:
Polri Ungkap Korupsi di Blok Minyak Langa yang Rugikan Negara Rp33 Miliar, Tarik 2 Pejabat BUMD Riau
Di sisi lain, dia juga menilai pemerintah berupaya mengatasi kebocoran dana negara di tahun pertama. Pada kesempatan yang sama, Kepala Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Juhro berpendapat, birokrasi perlu diperketat pada masa pemerintahan setelah satu tahun menjabat. Apalagi menurutnya saat ini sudah banyak solusinya.
“Birokrasi yang begitu banyak artinya sekarang bagaimana mengefektifkan birokrasi,” ujarnya. Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah dilibatkan dalam program kependudukan pemerintah. Langkah ini perlu dilakukan agar program besar ini dapat berjalan dengan lancar.
“Harus ada keterlibatan total ke bawah Supaya ada keseimbangan. “Kita sering berasumsi bahwa desa di daerah tidak mampu, padahal sebenarnya tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Arya Fernandes, kepala politik dan perubahan sosial di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), menyoroti semakin menggemukkannya pemerintahan saat ini. Ia menyarankan untuk mengkaji apakah pemerintahan yang kuat dapat mendukung tujuan Indonesia Emas pada tahun 2045. (semut)
Mungkin eksekutif harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jumlah pemerintahan yang besar ini benar-benar diperlukan untuk mendukung agenda strategis Astasita, kata Arya.
VIVA.co.id
21 Oktober 2025